16 Agustus 2011
23:39 WIB (menjelang 17 Agustus)
Salahkah Kita Merdeka?
Waktu itu saya tengah dikejar tenggat waktu, menyusun portofolio untuk dikirim ke majalah ** ***veler (idih, nggak enak banget bikin ininya T.T). Baru sadar menulis dan traveling adalah dua hal yang berbeda, hehe. Entah saya yang tidak ada bakat untuk menjadi travel writer atau memang nasib yang tidak mengijinkan, tapi yang jelas saat itu otak sama jari udah nggak sinkron, susah untuk fokus. Sudah bikin outline tapi teteup aja distracted.
Sampai kemudian tanpa sadar di layar notebook saya terketik,”Salahkah kita merdeka?” Waktu itu saya sedang mereview perjalanan tempo hari menyusuri jalur pantura. Jalan Daendels. Jalan darah. Entah sudah berapa ratus ribu nyawa yang mati demi jalan sepanjang lima ribu kilometer itu.
Menjadi ironi karena jalanan di sepanjang pantai utara Jawa ini diakrabi oleh lelubang, dari yang seukuran biji sampai yang segede gambreng. Ironi karena banyak sekali tukang insinyur di negeri ini. Ironi yang kemudian menjadi renungan bagi saya di sepanjang malam itu. Ironi, banyak sarjana dan ahli hukum tapi penegakan hukum compang-camping. Ironi, banyak ahli ekonomi tapi perekonomian tidak menjadi lebih baik. Ironi, banyak ragam Tuhan yang disembah tapi hidup tidak kurang bar-bar dari orang yang tidak bertuhan.
Ironi terbaru yang paling membuat saya miris adalah ketika mendapati bahwa dari Januari hingga Juli 2011 Indonesia mengimpor 4,73 ton ubi kayu dengan nilai US $ 21,9 (detikFinance 7/8)! Ubi kayu?! Telo yang nanemnya tinggal tancep ke tanah?! Dan kita impor?!! Edan!
Cuma manusia goblok yang tiada mengerti akan kesempatan yang bagus itu dan cuma manusia pengecut atau curang yang tiada ingin melakukan pekerjaan yang berat tetapi bermanfaat buat masyarakat sekarang dan di hari depan. (Tan Malaka, Gerpolek, 1948)
Yang ada sekarang adalah keadaan tidak menjadi lebih baik. Kemerdekaan seakan-akan hanya menjadi penanda transisi, perpindahan dari penghisap yang satu ke penghisap yang lain. Bagaimana tidak? Sekarang hampir semua sektor penghidupan dikuasai oleh pihak swasta (asing!). Kedaulatan energi dikebiri. Kemandirian pangan hanya cerita usang. Perdana Menteri Thailand terpilih, Yingluck Shinawatra, berencana menaikkan harga beli beras dari petani (Koran Jakarta, 18 Juli) yang tentu saja akan meningkatkan laju inflasi domestik.
Bongkar pasang sistem pendidikan tak ubahnya pembodohan sistematis jaman kolonial. Bicara tentang melindungi segenap tumpah darah Indonesia, melindungi yang seorang Ruyati saja tidak becus bagaimana mau melindungi dua ratus sekian puluh juta yang lain? Cih! Politik luar negeri? Hey, kita tidak dapat meningkatkan profil internasional hanya dengan nasi goreng! Sementara negara-negara lain memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing, di dalam negeri para politisi menjadi ndeso, kagetan lan nggumunan, saling cakar satu sama lain.
Sementara perekonomian AS dan Eropa sedang mengalami krisis, Tuan Presiden dengan entengnya berkata,”No need to panic.” Does he know that if the US sneezes the rest of the world will catch cold? Beruntung uang panas yang beredar tidak sebanyak 1998 dulu. Tapi entahlah.
But freedom, freedom never greater than its owner…(King of Convenience, Freedom and Its Owner)